Kebijakan dan pelaku

Dalam setiap kepemimpinan atau pemerintahan yang terpimpin serta banyak sekali yang mengawasi atas keberlangsungan pemerintahan, apa baik atau gagal itu ditentukan oleh kebijakan pemimpin pemerintahan dan pembantu-pembantu dibawahnya, apakah kebijakan yang dikeluarkan baik untuk semua bukan atas kepentingan ataukah kebijakan yang dikelauarkan hanya untuk beberapa kepentingan serta kebijakan yang dikeluarkan untuk minoritas yang berpengaruh, penentu kebijakan yaitu yang disebut pemerintahan banyak pertimbangan yang dilakukan dalam menentukan  kebijakan tetapi untuk kondisi sekarang terkadang kebijakan yang dikeluarkan terkadang tidak bijak dan keberlangsungan dari keputusan kebijakannya pun dicemooh serta tidak dilaksanakan secar baik pula.

Dalam menentukan kebijakan ada beberapa hal yang mempengaruhi setiap penentu kebijakan, seperti yang dipengaruhi oleh lingkungan,keluaraga,bahkan kebijakan dapat dipengaruhi oleh kaum pendorong dibelakang penentu kebijakan, yaitu seperti partai politik yang mengusung jika dalam pemerintah dan legislatif, jiak dalam ranah pendidikan seperti kebijakan rector dalam pendidikan dilingkungan kampus bisa diwarnai atau dipengaruhi oleh orang yang mendukung dia menjadi rector, kebijakanpun sangat bisa diwarnai oleh orang yang lebih tua atau orang yang ditua kan jiak masih terpaku dan berkaitan erat dengan sikap kebudayaan.

Kebijakan yang dikeluarkan tidak menentu mulus dalam setiap pelaksanaan disebabkan jika yang mengeluarkan kebijakan sendiri tidak melakukan atas apa yang dikeluarkan, seperti contoh kebijakan tentang pemakaian pertamax untuk mobil pemerintahan yang berplat merah, masyarakat luas tidak mengetahui apa semua mobil pemerintahan sudah memakai pertamax atau tidak karena dalam penyampain terkahir menteri ekonomi negara menyatakan subsidi untuk BBM sama semakin menunggak,tetapi secar tidak langsung pula jika hanya yang berplat merah yang memakai pertamak mereka masih dibiayai oleh uang negara dalam pembelian pertamax pun, dan apakah pihak kementrian yang mengeluarkan kebijakanpun terkesan tidak membuktikan bahwa mereka sudah memakai apa yang sesuai dengan kebijakan yang dikeluarkan, jika contoh kecilnya dilingkungan terdekat ketika instruksi rector UIN SGD BDG tentang dilarangnya pemakaian kendaran bermotor masuk ke lingkungan kampus tapi banyak kendaraan pejabat yang memasuki lingkunagn kampus dan mahasiwa seakan tidak pernah meliaht rector berjalan kaki dan memarkir mobilnya dilingkungan luar kampus.

Tentang kebijakan yang dikeluarkan oleh seorang pemimpin ataupun institusi kementrian dampak positif dan negative harus diperhatiakn dan yang diperhatiakn bukan hanya untuk masyarakat yang diberikan dan yang harus melaksanakan kebijakan,tetapi harus pula diperhatiakn atas dampak masyarakat luas yang akan terkena dampak meskipun tidak harus melaksanakan kebijakan yang dikeluarkan.

Terkadang ada yang salah dengan pemahaman tentang kebijakan, dinegara kita kebencian terhadap pemerintahan yang memimpin saat ini atau kebencian terhadap pemimpinnya terkadang menjadikan para pakar atau sang pemerhati kebijakan selalu mendiskreditkan ataupun selalu memandang negative tentang sebuah kebijakan yang dikeluarkan baik itu jika keputusan pemerintahan ataupun institusi yang mengeluarkan kebijakan, karena ada penempatan dan faham yang berbeda antara penentu kebijakan dan orang yang pemerhati kebijakan atau filsafat politik yang difahami.

antara filsafat politik dan penetu kebijakan politik yang menentukan kebijakan, dua hal yang berbeda jika dinilai dalam sesuatu dan sudut pandang yang sama, karena tidak akan menemukan titik temu yang akan menimbulkan hal positif, tetapi akan menimbulkan sesuatau yang bertolak belakang anatara penentu kebijakan dan para pakar filsfat politik jika, menilai kebijakan yang dikeluarkan dinilai oleh prinsip dan teori politik semata, karena implementasi dari kebijakan adalah buka apa yang disebutkan dari prinsip dan teori politik saja tetapi penentu kebijakan saat menentukan kebijakan pasti didasari oleh fakta sosial, pakar dari segala hal, dan survey yang dilakukan, yang harus selalu diingat tidak akan lebih baik jika seorang filosof politik yang mengeluarkan kebijakan yang hanya berpaku pada prinsip dan teori saja dan lebih baik jangan mengeluarkan kebijakn, tetapi akan lebih baik jika seorang pemimpin pemerintahan  yang mengeluarkan kebijakan meskipun dia bukan seorang ahli filsafat politik dan tidak faham tentang prinsip serta teori politik, seperti kata seorang filosof inggris Jonathan Wolff “ filosof politik sebaiknya, saya pikir, tidak berusaha menciptakan kebijakan mereka tidak tahu caranya”